WAJAH SUPERMASI HUKUM INDONESIA

WAJAH SUPREMASI HUKUM INDONESIA

Pengertian Supermasi Hukum

Kita sering mendengar istilah supremasi hukum dikehidupan sehari-hari. Istilah ini begitu hangat ketika membahas sebuah peristiwa hukum dan kehidupan bernegara, karena negara itu pada dasarnya adalah berdiri dari kerangka hukum. Supremasi hukum merupakan gabungan dari dua buah kata yaitu supremasi dan hukum. Supremasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kekuasaan tertinggi (teratas), dan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 1 peraturan yang dibuat oleh penguasa ( pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat ( negara ). Menurut Soemintardjo dkk member definisi hukum adalah aturan-aturan hidup yang bersifat memaksa, pelanggaranmengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.Dari kedua pengertian tentang hukum diatas, menyatakan bahwa hukum itu intinya adalah peraturan. Jadi supremasi hukum pengertiannya adalah sebagai peraturan yang terturan yang tertinggi atau bisa juga diartikan menempatkan hukum sebagai hal/kebenaran tertinggi. Dalam hukum sendiri yang menyatakan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya, ini berarti hukum itu dapat dipaksakan tanpa terkecuali, walaupun itu badan pembentuk aturan hukum. Jika melakukan pelanggatan, maka hukum akan memberikan sanksi yang tegas dan nyata sesuai pelanggarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi.

Wajah Supremasi Hukum Indonesia

        Saat ini tidak mudah untuk memaparkan kondisi hukum di Indonesia tanpa adanya keprihatinan yang mendalam mendengar ratapan masyarakat yang terluka oleh hukum, dan kemarahan masyarakat pada mereka yang memanfaatkan hukum untuk mencapai tujuan mereka tanpa menggunakan hati nurani. Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari dalam negri maupun luar negri. Penegakan hukum yang merupakan proses peradilan yang berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari kebaikan. Dari kepolisian kita akan mendengar banyaknya kasus penganiayaan dan pemerasan terhadap tersangka yang dilakukan oknum polisi pada saat proses penyidikan. Belum lagi perihal kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Institusi kejaksaan juga tidak luput dari cercaaan, dengan tidak bisa membuktikannya kesalahan seorang terdakwa di pengadilan, bahkan ada satu kasus dimana jaksa gagal melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum yang baik setelah surat dakwaannya dinyatakan tidak dapat diterima. Adanya surat dakwaan yang tidak dapat diterima oleh majelis hakim, menunjukkan bahwa jaksa tersebut telah menjalankan tugasnya dengan dengan tidak profesioanl dan bertanggung jawab. Ironisnya tidak diterimanya surat dakwaan tersebut disebabkan karena hampir sebagian besar tanda tangan di berita acara pemeriksaan (BAP) merupakan tanda tangan palsu. Akhirnya proses pidana sampai di tangan hakim (pengadilan) untuk diputus apakah terdakwa bersalah atau tidak. Hakim sebagai orang yang dianggap sebagai ujung tombak untuk mewujudkan adanya keadilan, ternyata tidak luput juga dari cercaan masyarakat. Banyaknya putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat telah menyebabkan adanya berbagai aksi yang merujuk pada kekecewaan pada hukum. Banyaknya kekecewaan terhadap pengadilan (hakim) ini terkait dengan merebaknya isu mafia peradilan yang terjadi di tubuh lembaga berlambang pengayoman tersebut. Institusi yang seharusnya mengayomi hukum ini sempat menyeret nama pimppinan tertingginya sebagai salah satu mafia peradilan. Kasus – kasus tersebut menunjukkan bahwa pengadilan masuk sebagai lembaga yang tidak dipercaya oleh masyarakat. Jika kita sudah tidak percaya lagi pada pengadilan, pada institusi mana lagi kita akan meminta keadilan di negri ini?

Mafia peradilan ternyata tidak hanya menyeret nama hakim semata, tetapi justru sudah merebak sampai pegawai-pegawainya. Panitera pengadilan yang tugasnya tidak memutus perkara ternyata juga tidak luput dari jerat mafia suap. Bahkan kasus suap ini telah menyeret beberapa nama sampai ke pengadilan. Ironisnya mafia ini juga sampai ke tangan para wakil rakyat yang ada di kursi pemerintahan. Sungguh ironis sekali kenyataan yang kita lihat sampai hari ini, yang semakin membuat bopeng wajah hukum Indonesia.Uraian di atas menunjukkan betapa rusaknya supremasi hukum di Indonesia. Hukum tidak lagi menjadi supremasi tertinggi sehingga hukum terkesan seperti pisau yang dipegang oleh orang-orang yang berkuasa saja, baik itu secara politis atau materi.

Masalah – Masalah Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia

Supremasi hukum Indonesia bukan berarti tidak mungkin menjadi ideal dan membaik, meskipun hukum sering diselewengkan oleh beberapa pihak yang seharusnya menegakkan hukum itu sendiri, tetapi supremasi hukum yang baik dan keadilan yang merupakan cita – cita kita bersama dapat kita tegakkan. Ada beberapa masalah mendasar dalam penegakan supremasi hukum Indonesia, seperti sistem peradilan yang dipandang kurang independen dan imparsial, belum memadainya perangkat hukum yang mencerminkan keadilan sosial, inkonsistensi dalam penegakan hukum, masih adanya intervensi terhadap hukum, lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat, rendahnya kontrol secara komprehensif terhadap hukum, belum meratanya tingkat keprofesionalan para penegakan hukum, belum meratanya keprofesionalan para penegakan hukum, dan proses pembentukan hukum yang lebih merupakan power game yangmengacu pada kepentingan the powerfull dari pada the needy. Masalah lainnya adalah masalah pelaksanaan hukum ( Law Enforcement ) yang dalam peneraannya justru melanggar hukum itu sendiri dan sering menindas HAM, seperti pembunuhan 1965 -1966, kasus penjarahan tokoterhadap warga tionghoa, kasus century, kasus berbagai tindakan KKN yang dilakukan mantan presiden RI Soeharto. Pada masa orde baru disebabkan karena rezim Soeharto mendominasi semua lembaga negara, termasuk lembaga penegak hukum dan tidak berlakunya “ rule of law” . Di era reformasi pun ternyata basih terlihat bayangan – bayangan dan kekuatan orde baru, buktinya KKN yang merajalela di pemerintahan dan bahkan terlihat membudaya, mengingat hampir seluruh lembaga negara terdapat kegiatan KKN. Selain itu masih adanya undang – undang yang tidak demokratik, yaitu pada rezim ORBA yang telah berhasil menetapkan berbagai aturan hukum yang bertentangan dengan nilai- nilai demokrasi, HAM dan keadilan. Salah satunya adalah pencabutan TAP MPR no.XXV/1966 yang diusulkan oleh Abudrahman Wahid yang saat itu menjabat presiden.Berbagai perihal tersebut adalah bentuk masalah – masalah dalam supremasi hukum, masih banyak masalah – masalah lain yang ada, bentuk diatas merupakan contoh atau bentuk utama dari masalah supremasi hukum yang berkeadilan.

Menegakkan Kembali Supremasi Hukum Indonesia

Setelah melihat kondisi hukum yang terpuruk tersebut maka tidak ada kata lain selain terus mengedepankan reformasi hukum yang telah digagas oleh bangsa ini. Kegiatan reformasi Hukum perlu dilakukan dalam rangka mencapai supremasi hukum yang berkeadilan. Beberapa konsep yang perlu diwujudkan antara lain:

1.    Penggunaan hukum yang berkeadilan sebagai landasan pengambilan keputusan oleh aparatur negara.

2.    Adanya lembaga pengadilan yang independen, bebas dan tidak memihak.

3.    Aparatur penegak hukum yang professional

4.    Penegakan hukum yang berdasarkan prinsip keadilan

5.     Pemajuan dan perlindungan HAM

6.     Partisipasi public

7.     Mekanisme control yang efektif.

Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi:

1. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.

2. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untukmenciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.

3. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.

Kiranya dalam rangka melakukan reformasi hukum tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

1. Penataan kembali struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk sumber daya manusianya yang berkualitas;

2. Perumusan kembali hukum yang berkeadilan;

3. Peningkatan penegakkan hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum;

4. Pengikutsertaan rakyat dalam penegakkan hukum;

5. Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum; dan

6. Penerapan konsep Good Governance.

Selain pencegahan, pengejaran dan pengusutan kasus-kasus korupsi, pemerintah harus terus berusaha mengejar aset dan memulihkan kerugian negara. Disamping itu, pemerintah juga harus tetap melanjutkan upaya serupa untuk mengatasi aksi terorisme dan bahaya lainnya yang dapat memecah belah keutuhan NKRI serta mencegah berkembangnya radikalisme dan juga meningkatkan pemberantasan segala kegiatan ilegal, mulai dari penebangan liar (illegal Logging), penangkapan ikan liar (illegal fishing) hingga penambangan liar (illegal mining), baik yang lokal maupun yang transnasional. Dari semua itu kiranya korupsi yang akan menjadi sebuah bahaya laten harus menjadi prioritas utama untuk diberantas. Melihat kenyataan, bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak akan mengalami kemajuan yang begitu pesat, tetapi kemajuan itu akan tetap ada. Hal ini terlihat dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan penegakkan hukum dengan didukung oleh aparat penegak hukum lainnya. Kasus mafia peradilan yang akhir-akhir ini banyak disorot masyarakat akan menjadikan penegak hukum lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Meskipun saat ini kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum masih sangat rendah. Keberanian lembaga-lembaga hukum bangsa ini akan menjadi titik cerah bagi penegakan hukum. Namun selain itu kesadaran masyarakat dalam menaati hukum akan menjadi hal yang mempengaruhi penegakkan hukum di Indonesia. Karena lemahnya penegakan hukum selama ini juga akibat masyarakat yang kurang menaati hukum. Akankah tahun 2012 ini penegakkan hukum menjadi lebih baik ? Jawabannya tergantung tindakan kita bersama kedepannya.

sumber:

 www.famindonesia.blogspot.com

http://www.famindonesia.com/2012/08/ulasan-artikel-wajah-supremasi-hukum_6752.html

NAMA    : NANDA AULIA PUTRI

NIM        : 15101030

PRODI    : MANEJEMEN

SUPREMASI HUKUM

SUPREMASI HUKUM

NAMA:           MUHAMAD ROBY

NIM:               15101051

PRODI:           MANAJEMEN

Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk dapat dikatakan sebagai negara hukum, yang mana negara tersebut harus menjadikan superioritas hukum sebagai aturan main dalam negara tersebut. Adapun pakar hukum yang memiliki nama Jhon Locke mendeskripsikan pengertian supremasi hukum serta menjabarkan syarat-syarat yang harus dimiliki untuk suatu negara bisa dikatakan sebagai negara hukum. Yang pertama suatu negara harus memiliki pengaturan hukum yang mengatur warganya dalam menikmati segala macam haknya. Lalu negara harus memiliki badan tertentu yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang timbul di pemerintahan. Yang terakhir suatu negara harus mengadakan atau membentuk suatu badan yang nantinya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul di kalangan masyarakat.

Pengertian Supremasi Hukum Menurut Para Ahli

Seperti kita ketahui bersama bahwa cukup banyak orang yang sekarang ini menjadi ahli atau pakar dalam dunia hukum. Para pakar hukum tersebut mencoba memberkan deskripsi mengenai supremasi hukum, yang mana masing-masing pakar hukum memiliki deskripsi yang berbeda-beda. Adapun salah satu pakar yang mendeskripsikan supremasi hukum adalah Homby A.S yang mengatakan bahwa supremasi hukum adalah sebuah hal yang harus dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yang mana pendapat dari Homby tersebut masih dapat dijabarkan secara luas lagi menjadi hukum sudah seharusnya diposisikan atau diletakan pada posisi paling tinggi dan memiliki kekuasaan dalam mengatur kehidupan seseorang.

Seorang pakar bernama Soetandyo Wignjosoebroto memberikan pendapat tentang pengertian supremasi hukum. Menurut pandangannya supremasi hukum dapat diartikan sebagai upaya dalam penegakan hukum dan penempatan hukum sebagai posisi tertinggi dalam suatu negara yang dapat digunakan untuk melindungi semua lapisan masyarakat tanpa intervensi atau gangguan dari pihak manapun termasuk pihak penyelenggara negara. Ada juga pakar bernama Abdul Manan yang mengemukakan pendapatnya bahwa dilihat dari sisi terminologis supremasi hukum dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara.

Adapun berdasarkan beberapa penjalasan mengenai supremasi hukum diatas dapat kita tarik garis pandangan mengenai apa tujuan dari adanya supremasi hukum dalam suatu negara. Tujuan utama adanya supremasi hukum adalah menjadikan hukum sebagai pimpinan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana apabila tujuan tersebut tercapai dapat menghasilkan beberapa hal seperti meningkatkan integritas sumber daya manusia, memberikan keadilan sosial, menjaga nilai moral bangsa, menciptakan masyarakat yang demokratis, serta memberi jaminan perlindungan hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat. Dari beberapapengertian supremasi hukum diatas sudah dapat kita lihat bersama seberapa penting adanya supremasi hukum di suatu negara.

Supremasi Hukum - Elsha Diyana Putri

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Hukum bukanlah tameng, perisai, senjata, benteng ataupun pelindung diri dari kesalahan tetapi hukum itu adalah merupakan tempat untuk mencari keadilan dan kebenaran dari perbuatan-perbuatan orang yang telah merugikan orang lain dan negara. Padahal, di dalam UUD 1945 telah dinyatakan dengan tegas bahwa, Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstat) bukan Negara Kekuasaan (Machtsstat). Negara Hukum adalah suatu negara yang dalam berkehidupan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat, selalu mengacu kepada hukum yang berlaku sebagai pedomannya.
Oleh karena itu, fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia, agar supaya kehidupan di dalam masyarakat berjalan dengan lancar dan tertib. Serta, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia atau masyarakat, karena dimana-mana bahaya selalu mengancamnya sejak dulu sampai sekarang, baik secara makro maupun secara mikro.

1.2 Perumusan Masalah
  1.  Apakah hukum di Indonesia bisa memberikan keadilan bagi semua rakyat Indonesia?
  2. Bagaimana peran warga Negara dalam menegakkan supremasi hukum Negara Indonesia?
  3.  Usaha seperti apa yang harus dilakuakan demi terciptanya keadilan dimata hukum?

1.3 Tujuan
Adapun tujuan penulisan Makalah ini adalah:
1.     Dapat mendefinisikan keadilan hukum di Indonesia.
2.    Menjelaskan peran, hak dan kewajiban warga Negara dalam penegakan supremasi hukum di        Indonesia
3.    Menjelaskan usaha-usaha seperti apa yang dapat dilakukan warga Negara dalam terciptanya        keadilan dimata hukum.



BAB II
PEMBAHASAN ( ANALISIS MASALAH )

2.1 SUPREMASI HUKUM
Supremasi berasal dari bahasa Inggris supreme yang berarti highest in degree, yang dapat diterjemahkan mempunyai derajat tinggi. Dengan demikian, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum harus berada di tempat yang paling tinggi, hukum juga dapat mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik. Dengan kata lain, negara yang dapat dikatakan telah mewujudkan Supremasi Hukum adalah negara yang sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima, bukannya hukum yang hanya menjadi pengikut setia kekuasaan dan kepentingan politik tertentu yang jauh dari kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, dalam penegakkan Supremasi Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
(1) Hukum harus dapat berperan sebagai panglima. Ini berarti dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat Law Enforcement harus dapat diwujudkan dalam Law Enforcement ini tidak ada kamus kebal hukum.
(2) Hukum harus dapat berfungsi sebagai Center Of Action. Semua perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun individu harus dapat dikembalikan kepada hukum yang berlaku. Hukum harus mampu berperan sebagai sentral, bukan hanya sebagai instrumental yang fungsinya melegitimasi semua kebijakan pemerintah.
(3) Berlakunya asas semua orang didepan hukum (Equalty Before The Law). Untuk menegakkan Supremasi Hukum dengan ciri-ciri tersebut diperlukan pilar-pilar penyangganya. Semakin kokoh pilar-pilar ini semakin tegak Supremasi Hukum, dan sebaliknya semakin lemah pilar-pilar tersebut semakin rapuh Supremasi Hukum. (F. Sugeng Istanto)
Istilah supremasi hukum juga dikenal dengan istilah the rule of law yang diartikan sebagai pemerintah oleh hukum, bukan oleh manusia, bukan hukumnya yang memerintah, karena hukum itu hanyalah keadah atau pedoman dan sekaligus sarana atau alat, tetapi ada manusia yang harus menjalankannya secara konsisten berdasarkan hukum, dan tidak sekehendak atau sewenang-wenang. Hukum itu diciptakan atau direkayasa oleh manusia, terutama hukum tertulis. Setelah hukum itu tercipta maka manusia harus tunduk pada hukum. Hukum harus mempunyai kekuasaan tertinggi demi kepentingan manusia itu sendiri, tetapi sebaliknya manusia tidak boleh diperbudak oleh hukum. Governance not by man but by law berarti bahwa tindakan-tindakan resmi (pemerintah) pada tingkat teratas sekalipun harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum. (Sudikno Mertokusumo)




BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
The rule of law yang diartikan sebagai pemerintah oleh hukum, bukan oleh manusia, bukan hukumnya yang memerintah, karena hukum itu hanyalah keadah atau pedoman dan sekaligus sarana atau alat, tetapi ada manusia yang harus menjalankannya secara konsisten berdasarkan hukum, dan tidak sekehendak atau sewenang-wenang. Hukum itu diciptakan atau direkayasa oleh manusia, terutama hukum tertulis. Setelah hukum itu tercipta maka manusia harus tunduk pada hukum. Tapi kenyataannya dalam kasus-kasus penegakan hukum di Indonesia, hukum hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Hukum dijadikan sebagai benteng bagi para penguasa dalam melakukan tindak criminal. Belum adanya kepastian hukum yang menjamin adanya keadilan dan kesetaraan hukum bagi semua warga Negara Indonesia.

3.2 Saran
Dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia, perlu adanya tatanan hukum yang baik guna menegakkan hukum demi keadilan dan kesetaraan di mata hukum sesuai dengan undang-undang. Bukan hanya peraturan yang tertulis, tetapi juga perlu adanya tindakan yang real dari pemerintah demi menegakkan hukum untuk terwujudnya keadilan bagi semua warga. Tidak hanya pemerintah, sebagai warga Negara Indonesia, baik masyarakat, mahasiswa, harus bersatu dan mensosialisasikan penegakan hukum serta sebagai control terhadap pemerintah demi terwujudnya keadilan. Hukum di buat untuk di taati jadi, sudah sepantasnya menjadikan hukum sebagai sesuatu yang dijadikan norma dalam bertindak.

Sumbernya :
 https://oziadisaputra.wordpress.com/tag/supremasi-hukum/

Nama : Elsha Diyana Putri
NIM : 15101005
Prodi/Jurusan : Fakultas Ekonomi Bisnis ( Manajemen )

                                                                 

SUPREMASI HUKUM

SUPREMASI HUKUM

NAMA  :  UBAIDILLAH

NIM       :  15101052

PRODI  :  MANAJEMEN

I.                   PENDAHULUAN

Setiap manusia dilahirkan atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Tidak ada pembeda manusia yang satu dengan yang lain. Semua sama meskipun dari suku yang berbeda. Semua mausia juga memiliki persamaan hak dalam berpendapat dan persamaan di mata hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Semua sudah diatur sedemikian rupa dalam hukum tertulis mapun tidak tertulis. Akan tetapi, hak-hak kebebasan dan persamaan di mata hukum itu sendiri tidak pernah terwujud di Indonesia karena adanya penyalah gunaan wewenang dalam hukum. Oleh sebab itu, hak-hak tersebut yang dimiliki oleh setiap manusia tidak dapat disalahgunakan didalam kehidupan bermasyarakat karena akan menimbulkan suatu konflik atau kekacauan. Untuk menghindari hal-hal tersebut pemerintah sebagai pelaksana daripada pemerintahan serta pengatur, kiranya dipandang sangat perlu bilamana hak-hak tersebut diatur untuk menjaga kelangsungan dari suatu pemerintahan.
Hukum bukanlah tameng, perisai, senjata, benteng ataupun pelindung diri dari kesalahan tetapi hukum itu adalah merupakan tempat untuk mencari keadilan dan kebenaran dari perbuatan-perbuatan orang yang telah merugikan orang lain dan negara. Padahal, di dalam UUD 1945 telah dinyatakan dengan tegas bahwa, Indonesia adalah Negara Hukum (Rechtsstat) bukan Negara Kekuasaan (Machtsstat). Negara Hukum adalah suatu negara yang dalam berkehidupan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat, selalu mengacu kepada hukum yang berlaku sebagai pedomannya.

II.                PEMBAHASAN

Supremasi berasal dari bahasa Inggris “supreme” yang berarti “highest in degree”, yang dapat diterjemahkan “mempunyai derajat tinggi”. Dengan demikian, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hukum harus berada di tempat yang paling tinggi, hukum juga dapat mengatasi kekuasaan lain termasuk kekuasaan politik. Dengan kata lain, negara yang dapat dikatakan telah mewujudkan Supremasi Hukum adalah negara yang sudah mampu menempatkan hukum sebagai panglima, bukannya hukum yang hanya menjadi “pengikut setia kekuasaan” dan kepentingan politik tertentu yang jauh dari kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, dalam penegakkan Supremasi Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
(1) Hukum harus dapat berperan sebagai panglima. Ini berarti dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat Law Enforcement harus dapat diwujudkan dalam Law Enforcement ini tidak ada kamus kebal hukum.
(2) Hukum harus dapat berfungsi sebagai Center Of Action. Semua perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh penguasa maupun individu harus dapat dikembalikan kepada hukum yang berlaku. Hukum harus mampu berperan sebagai sentral, bukan hanya sebagai instrumental yang fungsinya melegitimasi semua kebijakan pemerintah.
(3) Berlakunya asas semua orang didepan hukum (Equalty Before The Law). Untuk menegakkan Supremasi Hukum dengan ciri-ciri tersebut diperlukan pilar-pilar penyangganya. Semakin kokoh pilar-pilar ini semakin tegak Supremasi Hukum, dan sebaliknya semakin lemah pilar-pilar tersebut semakin rapuh Supremasi Hukum. (F. Sugeng Istanto)
Istilah supremasi hukum juga dikenal dengan istilah “the rule of law” yang diartikan sebagai pemerintah oleh hukum, bukan oleh manusia, bukan hukumnya yang memerintah, karena hukum itu hanyalah keadah atau pedoman dan sekaligus sarana atau alat, tetapi ada manusia yang harus menjalankannya secara konsisten berdasarkan hukum, dan tidak sekehendak atau sewenang-wenang. Hukum itu diciptakan atau direkayasa oleh manusia, terutama hukum tertulis. Setelah hukum itu tercipta maka manusia harus tunduk pada hukum. Hukum harus mempunyai kekuasaan tertinggi demi kepentingan manusia itu sendiri, tetapi sebaliknya manusia tidak boleh diperbudak oleh hukum. “Governance not by man but by law” berarti bahwa tindakan-tindakan resmi (pemerintah) pada tingkat teratas sekalipun harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum. (Sudikno Mertokusumo)
Jadi, supremasi hukum atau rule of law merupakan konsep yang menjadi tanggungjawab ahli hukum untuk melaksanakan dan yang harus dikerjakan tidak hanya melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam masyarakat bebas, tetapi untuk menyelenggarakan dan membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kultural yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat. Supremasi hukum atau Rule of law dimaksudkan bahwa hukumlah yang berkuasa. Pengekangan kekuasaan oleh hukum merupakan unsur esensial yang kebal terhadap kecaman. (Muchsan)

III.               PENUTUP

“The rule of law” yang diartikan sebagai pemerintah oleh hukum, bukan oleh manusia, bukan hukumnya yang memerintah, karena hukum itu hanyalah keadah atau pedoman dan sekaligus sarana atau alat, tetapi ada manusia yang harus menjalankannya secara konsisten berdasarkan hukum, dan tidak sekehendak atau sewenang-wenang. Hukum itu diciptakan atau direkayasa oleh manusia, terutama hukum tertulis. Setelah hukum itu tercipta maka manusia harus tunduk pada hukum. Tapi kenyataannya dalam kasus-kasus penegakan hukum di Indonesia, hukum hanya berlaku bagi mereka yang memiliki kekuasaan dan uang. Hukum dijadikan sebagai benteng bagi para penguasa dalam melakukan tindak criminal. Belum adanya kepastian hukum yang menjamin adanya keadilan dan kesetaraan hukum bagi semua warga Negara Indonesia.

IV.               DAFTAR PUSTAKA

https://oziadisaputra.wordpress.com/tag/supremasi-hukum/

Supremasi Hukum

PENDAHULUAN

Negara hukumadalahnegara yang menempatkanhukumpadatempat yang tertinggi, yang meliputiperlindunganterhadaphakasasimanusia, pemisahankekuasaan, setiaptindakanpemerintahdidasarkanpadaperaturanperundang-undangan, danadanyaperadilan yang berdirisendiri.Negara dapatdikatakansebagai Negara Hukum (rule of law) bilamanasuperioritashukumtelahdijadikansebagaiaturan main (fair play) dalampenyelenggaraanpemerintahan Negara, terutamadalammemeliharaketertibandanperlindunganterhadaphak-hakwarganya.

Dalam Negara hukummenurutJhonLockce, wargamasyarakatataurakyattidaklagidiperintaholehseorang raja atauapapunnamanya, akantetapidiperintahberdasarkanhukum. Ide inimerupakansuatuisyaratbahwabagiNegara hukummutlakadanyapenghormatanterhadapsupremasihukum.Supremasihukumhanyaakanberartibilaadapenegakanhukum, danpenegakanhukumhanyaakanmempunyainilaievaluatifjikadisertaidenganpemberlakuanhukum yang responsif. Artinyasuperioritashukumakanterjelmadengansuatupenegakanhukum yang bersendikandenganprinsippersamaan di hadapanhukum (equality before the law) dengandilandasinilaidan rasa keadilan. Untukdapatnyasuatuhukumberfungsisebagaisaranapenggerak, makahukumharusdapatditegakkandanuntukituhukumharusditerimasebagaisalahsatubagiandari system nilaikemasyarakatan yang bermanfaatbagiwargamasyarakat, sehinggakeberlakuanhukumbenar-benarnyatapadaranaempiristanpapaksaan.

PengertianSupremasiHukum

Supremasimempunyaiartikekuasaantertinggiatauteratasdanhukumartinnyaperaturan.Jadi, SupremasiHukummempunyaipengertiansebagaisuatuperaturan yang tertinggi.

MengenaiperumusandariSupremasiHukuminisebenarnyabelumada yang memberikanpengertiansecarategas, halinidisebabkankarenacakupan yang demikianluasnyadarihukumitu. Van Apeldoorn mengatakanbahwa, hukumbanyakseginyadandemikianluasnya, sehingga orang tidakmungkinmenyatukandalamsaturumusansecaramemuaskan.Apeldoorn jugamemberigambaran,dalamsoalhukum,seseorang). Jikaiamendengarperkataanhukumseketikaitujugateringatakangedungpengadilan, pengacara, jurusita, polisi.

Istilahsupremasihukum, adalahmerupakanrangkaiandariselingkuhan katasupremasidan kata hukum, yang bersumberdariterjemahanbahasaInggerisyakni kata supremacy dan kata law, menjadi “supremacy of law” ataubiasajugadisebut “law’s supremacy”. Hornby.A.S (1974:869), mengemukakanbahwasecaraetimologis, kata “supremasi” yang berasaldari kata supremacy yang diambildariakar kata sifat supreme, yang berarti “Higest in degree or higest rank” artinyaberadapadatingkatantertinggiatauperingkattertinggi. Sedangkan supremacy berarti “Higest of authority” artinyakekuasaantertinggi.

Kata hukumditerjemahkandaribahasaInggerisdari kata “law”, daribahasaBelanda “recht” bahasaPerancis “droit” yang diartikansebagaiaturan, peraturanperundang-undangandannorma-norma yang wajibditaati.

TujuanSupremasiHukum

Tujuanhukumpadaprinsipnyameliputi 3 unsurpokokyaitu :

Hukumitubertujuanuntukmencapaikeadilan. Yang dimaksudialahbahwamasyarakathendaknyadiperlakukansesuaihak-haknyasebagaimartabatkemanusiaannya .

Kepastianhukumdalamartibahwaterhadaptindakan yang dilakukansetiap orang atauanggotamasyarakatitudapatsegeradengancepatditentukanapakahperbuatanitumelanggardinyatakanmenyimpangdarihukumatautidak.

Kegunaan yang berartibahwadalam proses kerjanyahukumitudapatmemaksamasyarakatumumnyadanpenegakhukumkhususnyauntukmelakukansegalaaktifitasnyaselaluberkacamatapadahukum yang mengaturnya.

Adapunbeberapatujuansupremasihukumadalahsebagaiberikut:

1.      Memberikeadilanbagimasyarakat, khususnyakeadilansosial. Dan perlindunganterhadapharkatmartabatmanusia, ketertiban, ketentramandankepastianhukum yang padahakikatnyamerupakanjaminansecara formal terhadap “rasa keadilan” bagirakyat Indonesia.

2.      Menempatkankebebasanindividusebagaiprinsipdasardariorganisasisosial, untukmenjaminkemerdekaanindividu.

3.      Menjaminterjagadanterpeliharanyanilai-nilai moral bangsa Indonesia.

4.      Melindungikepentinganwarga.

5.      Menciptakanmasyarakat yang demokratis

6.     Menjadikantanggungjawabahlihukumuntukdilaksanakandan yang harusdikerjakantidakhanyauntukmelindungidanmengembangkanhak-hakperdatadanpolitikperorangandalammasyarakatbebas, tetapijugauntukmenyelenggarakandanmembinakondisisosial, ekonomi, pendidikandankultural yang dapatmewujudkanaspirasirakyatsertameningkatkanintegritasSumberDayaManusianya.

7.      Memberikanjaminanterlindunginyahak-hakindividudalambernegaradanbermasyarakat.

FungsiSupremasiHukum

Eksistensihukumpadahakikatnyauntukmengaturperhubunganhukumdalampergaulanmasyarakat, baikantara orang seorang, orang yang satudengan orang lain, antara orang dengan Negara danmengaturhubunganantaralembaga-lembaga Negara yang adapada UU Negara termasukdalampelaksanaanpemerintahannyasecarakeseluruhan, khususnyadalamhalinisangatpentinguntukdiperhatikanolehseluruhaparatpenegakhukumdalamrangkakekuasaan yang dijalankan agar dalamsetiaptindakannyadapatmencerminkanhakikatdaripadahukumitusehinggadengandemikianperbuatansemena-mena yang menjauhkancita-citahukumdapatdihindarkan, makauntukhalsedemikiancita-citabernegaradanberbangsa yang dalamhubunganinidapatmewujudkankeadilansosial.

            Prof.Mr.W.F.de GaayFartmandalambukunyaRechtdoendalamterjemahanrahasiahukumolehDr.O.Notohamidjojomengatakanbahwafungsihukummeliputi 5 halyaitu:

a.       Hukumitumengatur, menciptakantata.

b.      Hukummenimbangkepastian yang satudengan yang lain.

c.       Hukummemberikankebebasan.

d.      Hukummenciptakantanggungjawab.

e.       Hukummemidana.

Iskandarmengatakantentangfungsihukumialahsebagaisosial control (control social) jugaberfungsisebagaialatperubahansosial (Social engenering) fungsitersebutakantidakterciptadanakanmenghambatterciptanyakeadilanekonomimaupunkeadilanpolitikapabilahukumtidakdigunakandenganpenggunaankekuasaantidaksesuaidenganhakikatsebabkalauhukumtidakbenarpenggunaanyamakakekuasaanpuncenderungdigunakansecaratidakbenar.

Pendapat Rudolf Von I Lering yang mengatakanfungsihukumialah “laws were on way achieve the end namely social control, selanjutnyamenurut I lering ''an instrument for serving the needs of society where there is an inevitable conflict between the social needs individual's self interest" suatualatuntukmelayanikebutuhanmasyarakatdimanakonflik (pertikaian) tidakdapatdiletakkanantarakebutuhansosialdankepentinganpribadi. Dari beberapapendapat yang diuraikan di atasbahwafungsihukumpadadasarnyameliputisebagaiberikut :

a.       Hukumdalam proses kerjanyauntukmengaturperhubunganhukummasyarakat.

b.      Menciptakan rasa tanggungjawabterhadapsuatuperbuatanmasyarakatdanpemerintah.

c.       Sebagaialat yang menyelesaikansengketaataukonflikdalammasyarakat.

d.      Sebagaiinstrumenpengendaliansosial.

Nama : Baskoro Dwi Setiawan

NIM     : 15101003

Prodi    : Manajemen