BUDAYA DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.

Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Selain pemilihan umum legislatif, banyak keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih (mempunyai hak pilih).

Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat. Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara. Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal, narapidana atau bekas narapidana).

PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Demokrasi

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara.

Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.

Intinya, setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut .

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrsai dan bahkan telah di praktekan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam kehidupan bebangsa dan bernegara. Akan tetapi, kita belum membudanyakannya. Membudaya berarti telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Mengatakan “Demokrasi telah menjadi budaya” berarti penghayatan nilai-nilai demokrasi telah menjadi kebiasaan yang mendarah daging di antara warga negara. Dengan kata lain, demokrasi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kehidupanya. Seluruh kehidupanya diwarnai oleh nilai-nilai demokrasi. Namun, itu belum terjadi. Di media massa kita sering mendengar betapa sering warga negara, bahkan pemerintah itu sendiri, melanggar nilai-nilai demokrasi. Orang-orang kurang menghargai kebabasan orang lain, kurang menghargai perbedaan, supremasi hukum kurang ditegakan, kesamaan kurang di praktekan, partisipasi warga negara atau orang perorang baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan pilitik belum maksimal, musyawarah kurang dipakai sebagai cara untuk merencanakan suatu program atau mengatasi suatu masalah bersama, dan seterusnya. Bahkan dalam keluarga dan masyarakat kita sendiri, nilai-nilai demokrasi itu kurang di praktekan.

B.     Saran

Mewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. Yang paling utama, tentu saja, adalah: 1. Adanya niat untuk memahami nilai-nilai demokrasi. 2. Mempraktekanya secara terus menerus, atau membiasakannya. Memahami nilai-nilai demokrasi memerlukan pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadang-kadang mengalami kegagalan disana-sini, tetapi itu tidak mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

NAMA : MEYDINA CHINTYA N.

NIM      : 15101041

PRODI  : MANAJEMEN

Budaya Demokrasi

NAMA: LAELA RAHMAWATI

NIM    : 15101040

PRODI: MANAJEMEN

BUDAYA DEMOKRASI

PENDAHULUAN

Sekarang bangsa Indonesia berada di era reformasi. Era reformasi ini ditandai dengan keinginan bersama untuk membentuk Negara Indonesia yang demokratis. Hal ini sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu membentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kehidupan demokrasi yang diinginkan adalah bentuk pemerintahan demokrasi dan masyarakat yang demokratis.

PEMBAHASAN

Pengertian budaya Demokrasi

berasal dari kata budi (akal) dan daya (kemampuan) yang berarti kemampuan akal manusia. Jadi budaya demokrasi adalah  kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan  mengharagai persamaan, kebebasan dan peraturan.

Menuju Masyarakat Madani

1. Makna Masyarakat Madani

Masyarakat madani masih merupakan sebuah proses dalam rangka reformasi. Masyakat madani adalah masyarakat yang mampu mengisi ruang publik, sehingga dapat menjadi bumper kekuasaan negara yang berlebihan. Dalam pemikiran reformasi ini masyrakat madani merupakan tujuan pemerintah demokrasi.

2. Ciri-Ciri Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan maksan yang berbeda-beda. Kamu pun telah memahaminya pada pembahasan materi di depan. Nah dengan adanya berbagai pendapat tentang pengertian masyarakat madani, maka perlu kita pahami ciri-ciri dari masyarakt madani seperti yang diungkapkan oleh Bahmuller dibawah ini.

Merujuk pada Bahmuller (1997), ada beberapa karakter atau ciri-ciri masyarakat madani, diantaranya sebagai berikut :

a. Terintegritasnya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

b. Menyebarkan kekuasaan, sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.

c. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didomisani oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

d. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu mkemberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.

e. Tumbuh kembangnya kreaticitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter.

f. Meluasnya kesetiaan (loyality) dan kepercayaan (trust), sehingga individu-individu mengakui keterlibatan dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.

g. Adanya pembebasan masyarakat melelui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Dari berbagai ciri tersebut, kiranya dapat dikatan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis, dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Dalam hal ini, pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang terbentuk begitu saja. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan memerlukan perjuangan yang terus-menerus. Apabila kita kaji masyarakat dinegara-negara maju yang sudah dikatakan sebagai masyarkat madani seperti berikut :

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, kelompok dalam masyarakat.

b. Berkembangnya modal manusia (human capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan telasi sosial antar kelompok.

c. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan dengan kata lain terbuka akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

d. Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kewajiban publik dapat dikembangkan.

e. Adanya kohesifitas (keterpaduan) antar kelompok dalam masyarkat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan.

f. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

g. Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antarmereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1)      Demokrasi bias diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan rakyat, sedangkan secara terminologis adalah menurut pengertian para ahli.

2)      Demokrasi tidak hanya merupakan bentuk pemerintahan tetapi juga pola sikap dan budaya suatu masyarakat. Negara demokrasi mengharuskan adanya dua persyaratan, yaitu adanya pemerintahan demokrasi dan budaya demokrasi.

3)      Budaya demokrasi berisi nilai – nilai demokrasi yang dimiliki, dikembangkan, dan dipraktikan oleh masyarakat. Masyarakat yang berbudaya demokrasi atau masyarakat demokratis akan mendukung pemerintahan demokrasi.

4)      Nilai – nilai demokrasi tidak hanya dimiliki oleh warga Negara, tetapi juga oleh para penyelenggara Negara atau para pemimpin Negara. Budaya demokrasi perlu dipraktikan dalam berbagai kehidupan.

KONSEP DASAR KONSTITUSI

PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Setiap negara pasti memiliki konstitusi. Karena tanpa adanya konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Sebagai hukum dasar negara, kostitusi berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Jadi segala praktik-praktik dalam penyelenggaraan negara harus didasarkan pada konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut.

Pada umumnya, konstitusi memang sering disamakan dengan undang-undang dasar sebagai hukum dasar tertulis. Tetapi, kostitusi memiliki penegertian yang lebih luas lagi. Konstitusi tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis saja yaitu undang-undang dasar, tetapi peraturan yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara atau yang disebut dengan konvensi.

Dalam pelaksanaannya, UUD 1945 mengalami dinamika yang mengikuti perubahan sistem politik negara Indonesia. UUD 1945 mengalami empat kali proses amandemen yang dilakukan oleh MPR, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan tersebut meliputi hampir keseluruhan materi muatan UUD 1945, kecuali pembukaan dan prinsip-prinsip bernegara yang telah disepakati untuk tidak diubah. Proses amandemen ini dianggap perlu, mengingat adanya perubahan kehidupan manusia, baik secara internal maupun secara eksternal. Sehingga, konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Jangan sampai konstitusi ketinggalan zaman dan tidak mampu lagi berfungsi sebagai dasar negara. Oleh karena itu, dengan adanya amandemen ini diharapkan dapat membawa kemajuan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Dasar Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara (Srijanti dkk, 2008). Konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar. Undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis.Dalam bahasa belanda istilah konstitusi di kenal dengan istilah “Ground wet “ yang di terjemahkan sebagai undang-undang dasar. Dalam bahasa indonesia, wet di terjemahkan sebagai undang undang, dan Ground yang berarti tanah. Di negara-negara yang menggunakan bahasa inggris sebagai bahasa nasional, di gunakan istilah Constitution  yang diartikan kedalam bahasa indonesia menjadi konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik mempunyai pengertian lebih luas dari undang-undang dasar.

Dalam ilmu politik, Constitution merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Di jerman istilah konstitusi juga dikenal dengan istilah grundgesetz, yang juga berarti undang-undang dasar. Grund diartikan sebagai dasar dan gesetz diartikan undang-undang.  Sedangkan kata konstitusi dalam kamus besar bahasa indonesia diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan dan juga diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara.

Istilah konstitusi menurut Chairul Anwar adalah fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Sedangkan menurut sri soemantri, konstitusi berarti suatu naskah yang membuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Dari kedua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa konstitusi memuat aturan aturan pokok ( fundamental ) mengenai sendi-sendi yang diperlukan untuk berdirinya suatu negara. E.C.S. Wade mengatakan bahwa yang di maksud konstitusi adalah “ a document having a special legal sansctity which set out the framework  and  the principle function the organ of government of a state and declares the principles governing the operation of those organs” yang di artikan sebagai naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Apabila negara di pandang sebagai kekuasaan atau organisasi kekuasaan, maka undang-undang dasar dapat di pandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislative, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang dasar menetapkan cara-cara bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain, merekam hubungan hubungan kekuasaan dalam suatu negara.

Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu Cume dan statuere. Cume adalah  sebuah preposisi yang berarti “ bersama-sama dengan…,” sedangkan statuere mempunyai arti berdiri.  Dari dasar itulah kata Cume Statuere mempunyai arti “ membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/ menetapkan.” Dengan demikian bentuk tunggal dari konstitusi adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak dari konstitusi adalah segala yang di tetapkan. Selain itu juga berlaku hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik-praktik penyelenggaraan negara, yang disebut dengan konvensi.

Terdapat beberapa definisi kontitusi dari para ahli, yaitu :

a)    Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga: Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.

b)   Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan satu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis.

c)    Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Menurutnya pengertian konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar.

1.    K.C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai “keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah daalm pemerintahan suatu negara.

2.    Prof. Prayudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi sebagai berikut.

a)   Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.

b)   Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.

c)   Konsitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.

Konstitusi dapat diartikan dalam arti luas dan sempit, sebagai berikut :

1.    Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar teretulis dan tidak tertulis.

2.    Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini undang-undang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis.

(Winarno, 2008)

B.     Hakikat dan Fungsi Konstitusi

Pada hakikatnya sebuah konstitusi harus memuat secara ketat materi-materi yang secara substansial harus ada pada sebuah konstitusi. Menurut Miriam Budiharjo, setiap undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1.    Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah Negara bagian, prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.

2.    Hak-hak asasi manusia.

3.    Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.

4.    Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

(Nuruddin Hady, 2010)

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu Negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai :

·      Konstitusi sebagai Hukum Dasar, karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara.

·      Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi, artinya bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarki mempunyai kedudukan lebih tinggi terhadap aturan-aturan lainnya, sehingga aturan-aturan yang lain harus sesuai dengan undang-undang dasar.

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Winarno, 2008 konstitusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

1)      Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan Negara.

2)      Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antarorgan Negara.

3)      Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga Negara.

4)      Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.

5)      Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ Negara.

6)      Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) serta sebagai center of ceremony.

7)      Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (social control), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang social ekonomi.

8)      Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat.

(Winarno, 2008)

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1.      Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan bersama untuk mengatur pemerintahan suatu negara.

2.      Hakikat dan fungsi konstitusi adalah adannya pembatasan kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak sewenang-wenang. Dengan demikian, hak-hak warga negara diharapkan terlindungi.

3.      UUD 1945 disahkan oleh PPKI sebagai konstitusi negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

4.      Dalam pelaksanaannya, UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia telah mengalami perubahan menjadi konstitusi RIS ( 27 Desember 1945- 17 Agustus 1950), kemudian berubah menjadi UUDS 1950 ( 17 Agustus 1950- 5 Juli 1959), hingga akhirnya menjadi UUD 1945 lagi tetapi dengan amandemen pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002.

5.      Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan karena adanya tuntutan perubahan UUD 1945 yang kuat dari masyarakat. Masyarakat merasa bahwa muatan UUD 1945 waktu itu banyak yang tidak sesuai.

NAMA : MEYDINA CHINTYA N.
NIM     : 15101041
PRODI : MANAJEMEN