DEWI ANNISA SARI (HAM dan HAKIKAT)

HAM dan HAKIKAT

I.PENDAHULUAN

  Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan artikel HAM dan HAKIKAT ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya.
       Saya sangat berharap Artikel ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai dampak yang ditimbulkan dari sampah, dan juga bagaimana membuat sampah menjadi barang yang berguna.Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam artikel ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.
       Semoga artikel sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

II.PEMBAHASAN

1.Pengertian Dan Ciri Pokok Hakikat HAM

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).

Menurut pendapat Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights, United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Ciri Pokok Hakikat HAM

Berdasarkan beberapa rumusan HAM di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang beberapa ciri pokok hakikat HAM yaitu:

·         HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.

·         HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.

·         HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah Negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM (Mansyur Fakih, 2003).

Perkembangan Pemikiran HAM

Dibagi dalam 4 generasi, yaitu :

·         Generasi pertama berpendapat bahwa pemikiran HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan Negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan sesuatu tertib hukum yang baru.

·         Generasi kedua pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan hak sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik.

·         Generasi ketiga sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan terhadap hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

·         Generasi keempat yang mengkritik peranan negara yang sangat dominant dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan dampak negative seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Selain itu program pembangunan yang dijalankan tidak berdasarkan kebutuhan rakyat secara keseluruhan melainkan memenuhi kebutuhan sekelompok elit. Pemikiran HAM generasi keempat dipelopori oleh Negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the basic Duties of Asia People and Government

Perkembangan pemikiran HAM dunia bermula dari:

·         Magna Charta

Pada umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa lahirnya HAM di kawasan Eropa dimulai dengan lahirnya magna Charta yang antara lain memuat pandangan bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan absolute (raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya), menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai dapat diminta pertanggung jawabannya dimuka hukum(Mansyur Effendi,1994).

·         The American declaration

Perkembangan HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya The American Declaration of Independence yang lahir dari paham Rousseau dan Montesquuieu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya, sehingga tidaklah logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu.

·         The French declaration

Selanjutnya, pada tahun 1789 lahirlah The French Declaration (Deklarasi Perancis), dimana ketentuan tentang hak lebih dirinci lagi sebagaimana dimuat dalam The Rule of Law yang antara lain berbunyi tidak boleh ada penangkapan tanpa alasan yang sah. Dalam kaitan itu berlaku prinsip presumption of innocent, artinya orang-orang yang ditangkap, kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah, sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah.

·         The four freedom

Ada empat hak kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, hak kebebasan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agama yang diperlukannya, hak kebebasan dari kemiskinan dalam Pengertian setiap bangsa berusaha mencapai tingkat kehidupan yang damai dan sejahtera bagi penduduknya, hak kebebasan dari ketakutan, yang meliputi usaha, pengurangan persenjataan, sehingga tidak satupun bangsa berada dalam posisi berkeinginan untuk melakukan serangan terhadap Negara lain ( Mansyur Effendi,1994).

Perkembangan pemikiran HAM di Indonesia:

Pemikiran HAM periode sebelum kemerdekaan yang paling menonjol pada Indische Partij adalah hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapatkan perlakukan yang sama hak kemerdekaan.

Sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 UUD dalam 4 periode, yaitu:

·         Periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, berlaku UUD 1945

·         Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, berlaku konstitusi Republik Indonesia Serikat

·         Periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959, berlaku UUD 1950

·         Periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, berlaku Kembali UUD 1945

HAM Dalam Perundang-Undangan Nasional

Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

Pelanggaran HAM dan pengadilan HAM

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM).

Sementara itu kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut tujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan oleh baik aparatur negara maupun bukan aparatur negara (UU No. 26/2000 tentang pengadilan HAM). Karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negara. Penindakan terhadap pelanggaran HAM mulai dari penyelidikan, penuntutan, dan persidangan terhadap pelanggaran yang terjadi harus bersifat non-diskriminatif dan berkeadilan. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.

Penaggung jawab dalam penegakan (respection), pemajuan (promotion), perlindungan (protection) dan pemenuhan (fulfill) HAM.

Tanggung jawab pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM tidak saja dibebankan kepada negara, melainkan juga kepada individu warga negara. Artinya negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM. Karena itu, pelanggaran HAM sebenarnya tidak saja dilakukan oleh negara kepada rakyatnya, melainkan juga oleh rakyat kepada rakyat yang disebut dengan pelanggaran HAM secara horizontal.

Contoh-Contoh Kasus Pelanggaran HAM

·         Terjadinya penganiayaan pada praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003.

·         Dosen yang malas masuk kelas atau malas memberikan penjelasan pada suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringan kepada setiap mahasiswa.

·         Para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.

·         Para pedagang tradisioanal yang berdagang di pinggir jalan merupakan pelanggaran HAM ringan terhadap pengguna jalan sehingga para pengguna jalan tidak bisa menikmati arus kendaraan yang tertib dan lancar.

·         Orang tua yang memaksakan kehendaknya agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

III.PENUTUP

HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi, tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa Jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain.HAM setiap individu dibatasi oleh HAM orang lain. Dalam Islam, Islam sudah lebih dulu memperhatikan HAM. Ajaran Islam tentang Islam dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam itu yaitu Al-Qur’an dan Hadits yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat Islam.Dalam kehidupan bernegara HAM diatur dan dilindungi oleh perundang-undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM

DAFTAR PUSTAKA

http://makalahkumakalahmu.net/2008/01/27/makalah-pkn-tentang-hak-asasi-manusia-ham/

Nama : Dewi Annisa Sari

Nim   : 15101019

Prodi : Manajmen

DEWI ANNISA SARI (BUDAYA DEMOKRASI NEGARA INDONESIA)

BUDAYA DEMOKRASI NEGARA INDONESIA

I.PENDAHULUAN

  Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan artikel BUDAYA DEMOKRASI NEGARA INDONESIA ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya.
       Saya sangat berharap Artikel ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai dampak yang ditimbulkan dari sampah, dan juga bagaimana membuat sampah menjadi barang yang berguna.Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam artikel ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.
       Semoga artikel sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

II.PEMBAHASAN

2.1 Pengertian budaya Demokrasi

berasal dari kata budi (akal) dan daya (kemampuan) yang berarti kemampuan akal manusia. Jadi budaya demokrasi adalah  kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan  mengharagai persamaan, kebebasan dan peraturan.

2.2 Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi adalah budaya mengakui perbedaan (the others). Nilai universal itu yang jadi penghargaan pada pluralitas. Namun, budaya demokrasi tidak sebatas itu. Demokrasi pun mengenal prinsip-prinsip budaya demokrasi. Ibarat kompas. Prinsip adalah penunjuk jalan. Prinsip demokrasi dan budaya demokrasi akan seiring sejalan.

Demokrasi juga menghargai prinsip good and clean governance. Demokrasi adalah tooldari golden goal, yaitu kepentingan egara. Demokrasi tidak berdasar satu dua orang semata, tetapi semua orang. Demokrasi bukan milik sang presiden, melainkan milik tukang becak. Demokrasi adalah egara, bukan tujuan. Democracy not democrazy. Demokrasi adalah egara yang menjunjung prinsip HAM, transparansi, partisipasi, pluralitas, dan egaliter.

5  Prinsip Budaya Demokrasi

·         Hak Asasi Manusia (HAM). Budaya demokrasi tidak akan hidup tanpa hak asasi manusia. HAM adalah filosofi dasar terbentuknya egara demokrasi. Demokrasi adalah tool. Tujuan hakiki adalah kesejahteraan dan kebebasan. Nilai tersebut termaktub pada HAM. Batas hak asasi manusia adalah hak asasi orang lain. HAM tidak bebas utuh. Di sini, letak toleransi dan tenggang rasa sebagai bagian dari budaya egar harus ega tumbuh.

·         Transparansi. Prinsip demokrasi adalah egara yang bekerja untuk egara. Maka, tidak perlu ada penutupan akses. Toh, egara bayar pajak dan pemerintah mengeksploitasi sumber daya alam milik egara. Maka, transparansi ibarat mahar yang harus diberikan. Transparansi dalam multi aspek. Mulai dari egara, politik, budaya, dan ekonomi. Transparansi adalah hak konstitusional warga egara.

·         Partisipasi. Publik ikut berpartisipasi dalam demokrasi. Mulai dari kritik, saran, dan pujian. Partisipasi ini ega dilihat dari egara Pemilu, legislator, dan sebagainya. Partisipasi adalah kunci membangun demokrasi yang stabil karena tidak ada egara yang kuat tanpa masyarakat kuat di belakang.

·         Pluralitas. Demokrasi tidak diikat oleh satu persamaan, tetapi oleh ragam perbedaan. Demokrasi tumbuh subur dalam alam multietnis, suku, dan agama. Demokrasi harus mengikat perbedaan ini ke dalam egara yang fair dan toleran. Pengakuan pada the others mutlak diberikan. Negara demokrasi tidak egara perhatian lebih pada satu etnis, suku, dan agama tertentu. Treatment yang diberikan harus fair dan setara.

·         Egaliter. Demokrasi bukan egara monarki egarae, raja selalu benar dan rakyatselalu salah. Demokrasi menghargai egaliter (sederajat). Semua warga egara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Konstitusi tidak pilih kasih. Egaliter juga bermakna kesederajatan dalam berbangsa dan bernegara.

2.3 Kriteria negara demokrasi menurut Franz Magins Suseno

1.    Kriteria negara demokrasi menurut Franz Magins Suseno ada lima^[1] :

1)   Negara hukum

2)   Pemerintah di bawah kontrol nyata masyarakat

3)   Pemilihan umum yang bebas

4)   Prinsip mayoritas

5)   Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

2.    Penjelasan kriteria negara demokrasi menurut Franz Magins Suseno :

1)   Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum (Mustafa Kamal Pasha, 2003). Selain itu, ada jaminan hak asasi manusia dari negara.

2)   Paham demokrasi mengandung makna, pemerintahan negara tetap di bawah kontrol masyarakat. Kontrol ini melalui dua sarana: secara langsung melalui pemilihan para wakil rakyat dan secara tidak langsung melalui keterbukaan (publicity) pengambilan keputusan.Pertama, pemilihan wakil rakyat berkonsekuensi pada adanya pertanggungjawaban. Kedua, keterbukaan pengambilan keputusan merupakan suatu keharusan.

3)   Bebas berarti setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan dalam pemilihan umum, tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya oleh negara, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani.

4)   Prinsip mayoritas adalah pengambilan keputusan oleh badan perwakilan rakyat yang dilakukan secara kompromi, kesepakatan dan musyawarah. Pemerintah demokrasi adalah pemerintah mayoritas, serta melindungi hak-hak masyarakat minoritas. Pemerintah mayoritas adalah pemerintah yang mendapat persetujuan dari rakyat banyak yang disebut mayoritas.

5)   Dalam kehidupan bernegara hak asasi setiap warga dijamin penuh oleh negara. Jaminan tersebut harus ada karena jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud pemerintahan yang demokratis.^[2]

2.4 Menuju Masyarakat Madani

1. Makna Masyarakat Madani

Masyarakat madani masih merupakan sebuah proses dalam rangka reformasi. Masyakat madani adalah masyarakat yang mampu mengisi ruang publik, sehingga dapat menjadi bumper kekuasaan negara yang berlebihan. Dalam pemikiran reformasi ini masyrakat madani merupakan tujuan pemerintah demokrasi.

2. Ciri-Ciri Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan konsep yang memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan maksan yang berbeda-beda. Kamu pun telah memahaminya pada pembahasan materi di depan. Nah dengan adanya berbagai pendapat tentang pengertian masyarakat madani, maka perlu kita pahami ciri-ciri dari masyarakt madani seperti yang diungkapkan oleh Bahmuller dibawah ini.

Merujuk pada Bahmuller (1997), ada beberapa karakter atau ciri-ciri masyarakat madani, diantaranya sebagai berikut :

a. Terintegritasnya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.

b. Menyebarkan kekuasaan, sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.

c. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didomisani oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat.

d. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu mkemberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.

e. Tumbuh kembangnya kreaticitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter.

f. Meluasnya kesetiaan (loyality) dan kepercayaan (trust), sehingga individu-individu mengakui keterlibatan dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri.

g. Adanya pembebasan masyarakat melelui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif.

Dari berbagai ciri tersebut, kiranya dapat dikatan bahwa masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis, dimana para anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan-kepentingannya. Dalam hal ini, pemerintahannya memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, masyarakat madani bukanlah masyarakat yang terbentuk begitu saja. Masyarakat madani adalah konsep yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan memerlukan perjuangan yang terus-menerus. Apabila kita kaji masyarakat dinegara-negara maju yang sudah dikatakan sebagai masyarkat madani seperti berikut :

a. Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, kelompok dalam masyarakat.

b. Berkembangnya modal manusia (human capital) yang kondusif bagi terbentuknya kemampuan melaksanakan tugas-tugas kehidupan dan terjalinnya kepercayaan dan telasi sosial antar kelompok.

c. Tidak adanya diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan dengan kata lain terbuka akses terhadap berbagai pelayanan sosial.

d. Adanya hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat serta lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam berbagai forum dimana isu-isu kepentingan bersama dan kewajiban publik dapat dikembangkan.

e. Adanya kohesifitas (keterpaduan) antar kelompok dalam masyarkat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan.

f. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi, hukum, dan sosial berjalan secara produktif dan berkeadilan sosial.

g. Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan antara jaringan-jaringan kemasyarakatan yang memungkinkan terjalinnya hubungan dan komunikasi antarmereka secara teratur, terbuka, dan terpercaya.

Itulah prasyarat-prasyarat yang harus kita penuhi untuk mencapai masyarakat madani. Tanpa syarat tersebut, maka masyarakat madani tidak akan terwujud.

III.PENUTUP

Demokrasi bias diartikan secara etimologis dan terminologis. Secara etimologis, demokrasi adalah pemerintahan atau kekuasaan rakyat, sedangkan secara terminologis adalah menurut pengertian para ahli.Demokrasi tidak hanya merupakan bentuk pemerintahan tetapi juga pola sikap dan budaya suatu masyarakat. Negara demokrasi mengharuskan adanya dua persyaratan, yaitu adanya pemerintahan demokrasi dan budaya demokrasi.Budaya demokrasi berisi nilai – nilai demokrasi yang dimiliki, dikembangkan, dan dipraktikan oleh masyarakat. Masyarakat yang berbudaya demokrasi atau masyarakat demokratis akan mendukung pemerintahan demokrasi.Nilai – nilai demokrasi tidak hanya dimiliki oleh warga Negara, tetapi juga oleh para penyelenggara Negara atau para pemimpin Negara. Budaya demokrasi perlu dipraktikan dalam berbagai kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

·         http://idrap.or.id/news/detailArtikel.php?ID=51

·         ww.scribd.com/doc/45908210/Pengertian-budaya-demokrasi

·         http://nursetiawanti.wordpress.com/2008/06/04/makalah-demokrasi/

·         http://www.anneahira.com/pengertian-budaya-demokrasi.htm

·         http://dedekrenz.blogspot.com/2011/01/pengertian-dan-prinsip-prinsip-budaya.html  

d    NAMA :DEWI ANNISA SARI
NIM     : 15101019

      PRODI : MANAJEMEN

·      

DEWI ANNISA SARI (KONSTITUSI & DASAR NEGARA)

KONSTITUSI dan DASAR NEGARA 

I.PENDAHULUAN

  Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan artikel KONSTITUSI dan DASAR NEGARA  ini dengan baik meskipun banyak kekurangan didalamnya.
       Saya sangat berharap Artikel ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai dampak yang ditimbulkan dari sampah, dan juga bagaimana membuat sampah menjadi barang yang berguna.Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam artikel ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.
       Semoga artikel sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

II.PEMBAHASAN

2.1  Dasar Negara

2.11 Pengertian Dasar Negara

Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “dasar” (filsafat) berarti asal yang pertama. Bila dihubungkan dengan negara (dasar negara), kata “dasar” berarti pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.

Ajaran ini sering disebut dengan idiologi. Idiologi adalah nilai-nilai dasar (hasil konsensus) yang ingin diwujudkan di dalam negara tersebut.

Idiologi selalu berupa gagasan-gagasan yang memiliki sifat-sifat pokok :

a)    Gagasan-gagasan dalam idiologi bersifat sistematis

b)   Gagasan-gagasan itu berfungsi atau dipergunakan oleh penganutnya sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara.

c)    Gagasan-gagasan yang ada dalam sebuah idiologi masih berupa gagasan dasar atau umum, sehingga memerlukan penjabaran agar bisa dilaksanakan.

Setiap Negara yang merdeka dan berdaulat memiliki dasar Negara yang berbeda. Perbedaan dasar Negara itu sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai social,budaya,patriotisme dan nasionalisme yang telah terkristalisasi dalam perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara yang hendak dicapainya.

Sebagai dasar Negara pancasila tercantum dalam alinea pembukaan 4 pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan yuridis konstitusional dan dapat disebut sebagai ideologi  Negara. Sebagai dasar Negara pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum sehingga semua  peraturan hukum  ketatanegaraan yang bertentangan dengan pancasila harus dicabut. Perwujudan nilai-nilai pancasila sebagai dasar Negara dalam bentuk  peraturan  perundang-undangan bersifat imperaktif (mengikat)bagi :

1)        Penyelenggara Negara

2)        Lembaga kenegaraan

3)        Lembaga kemasyarakatan

4)        Warga Negara Indonesia dimanapun berada

5)        Penduduk diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah Pancasila. Dalam tinjauan yuridis konstitusional, Pancasila sebagai dasar negara berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum sebagaimana tertuang di dalam TAP.MPRS No. XX/MPRS/1966, jo.TAP. MPR No.V/MPR/1973, jo.TAP. MPR No. IX/MPR/1978. Penegasan kembali Pancasila sebagai dasar Negara tercantum dalam TAP. MPR No. XVIII/MPR/1998.

Adapun rumusan Sistematika Pancasila yang benar dan syah sebagai Dasar Negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 12 Tahun 1968 Tanggal 13 April 1968.

Tata urutan/sistematika dan Rumusan Pancasila tersebut adalah :

Satu             :     Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Kedua          :     Kemanusiaan yang adil dan beradab

Ketiga          :     Persatuan Indonesia

Keempat   :     Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan/perwakilan

Kelima         :     Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2.12 Sejarah Rumusan dan Sistematika Dasar Negara Republik Indonesia

Dalam sidang BPUPKI tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 terdapat beberapa usulan rumusan tentang dasar Negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut disampaikan oleh Mr. Muh. Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno.

a)      Rumusan menurut Mr. Yamin secara lisan tanggal 29 Mei 1945, usulan 5 asas dasar Indonesia Merdeka.

1.        Peri Kebangsaan

2.        Peri Kemanusiaan

3.        Peri KeTuhanan

4.        Peri Kerakyatan

5.        Peri Kesejahteraan Sosial

b)      Rumusan Mr. Yamin secara tertulis 29 Mei 1945 Rancangan UUD RI yang didalamnya terdapat 5 rumusan dasar negara

1.            Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

2.            Kebangsaan Persatuan Indonesia

3.            Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab

4.            Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.            Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

c)      Rumusan Mr. Soepomo Tanggal 31 Mei 1945 pokok-pokok pikiran dasar negara :

1.                  Paham Negara Kesatuan

2.                  Perhubungan Negara dan Agama

3.                  Sistem badan Permusyawaratan

4.                  Sosilisme Negara

5.                  Hubungan atar bangsa yang bersifat Asia Timur Raya

d)     Rusan Ir. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 mengemukakan 5 dasar negara yang diberi nama Pancasila.

1.      Kebangsaan Indonesia

2.      Internasionalisme – atau Peri Kemanusiaan

3.      Mufakat – atau Demokrasi

4.      Kesejahteraan Nasional

5.      Ke-Tuhanan yang berkebudayaan

e)      Rumusan Panitia 9 (Piagam Jakarta 22 Juni 1945)

1.                  Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2.                  Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.                  Persatua Indonesia

4.                  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.                  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

f)       Rumusan PPKI yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945

1.                  Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

2.                  Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.                  Persatuan Indonesia

4.                  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaraatan/perwakilan

5.                  Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2.13 Substansi Dasar Negara

Substansi dasar Negara antara lain dapat dilihat sebagai berikut:

a)        Sosialisme

·         Ajaran moral Sosialisme adalah bahwa manusia pada dasarnya adalah mahluk kreatif dan dapat memperoleh kebahagiaan serta kepuasan melalui kerjasama.

·         Ajaran ekonomi sosialisme adalah Penghapusan atau pembatasan hak milik pribadi atas alat-alat produksi, pengambilalihan alat-alat produksi oleh negara. Perlindungan bagi kaum buruh terhadap penghisapan, kemiskinan. Pengawasan negara terhadap perusahaan-perusahaan monopoli, pengembangan perusahaan-perusahaan milik negara.

·         Ajaran politik sosialisme adalah bahwa demokrasi dengan sistem satu partai masih berlaku karena ajaran ini memang menerima kemungkinan terwujudnya masyarakat tanpa kelas.

·         Ada 2 aliran sosialime yaitu sosialisme yang dipengaruhi Marxisme dan sosialisme non Marxis (sosialisme demokratis)

b)        Marxisme

Nilai-nilai yang terkandung dalam komunisme adalah :

·         Monisme, yaitu pandangan yang menolak adanya golongan-golongan atau keanekaragaman dalam masyarakat.

·         Kekerasan merupakan alat yang sah untuk mencapai tujuannegara, yaitu terwujudnya masyarakat tanpa kelas.

·         Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme sehinggasemua alat negara dipergunakan untuk mewujudkan komunisme.

·         Prinsip moral utama komunisme adalah bahwa segala jalan dianggap
halal, asal membantu mencapai tujuan.

·         Setiap bentuk asli komunisme pasti atheis, karena komunisme berdasarkan materialisme, yang menyangkal adanya jiwa rohani dan Tuhan.

c)        Liberalisme

·         Kebebasan manusia adalah nilai utama dalam ajaranLiberalisme.
Ajaran moral Liberalisme adalah pengakuan atas hak-hak asasi manusia seperti kebebasan, hak kemuliaan, dan hak hidup manusia.

·         Ajaran politik Liberalisme adalah pengakuan atas hak-hakasasi politik, seperti hak berserikat, berkumpul, hakmengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis, hak partisipasi.

·         Ajaran ekonomi Liberalisme adalah kebebasan semaksimal mungkinbagi perjuangan kepentingan masing-masing individu.

3. Pancasila

Pada hakikatnya manusia sebagai mahlukindividu maupun mahluk sosial. Yang artinya kebebasan individu tidak merusak semangatkerjasama antarwarga, namun kerjasama antarwarga juga tidak boleh mematikan kebebasan individu.

Sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan.Sistem ekonomi kerakyatan, dimana kesejahteraanrakyat menjadi tujuan utama.

2.14 Fungsi Dasar Negara

Bagi bangsa Indonesia Pancasila mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1)      Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, artinya Pancasila sebagai pegangan hidup, pedoman hidup dan petunjuk arah semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia di berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini berarti semua sikap dan perilaku setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran pengamalan sili-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat dan tidak dapat diubah oleh siapa saja. Pengertian Pancasila sebagai dasar Negara merupakan kaidah Negara yang menjadi sumber dalam penyelenggaraan ketatanegaraan indonesia. Hal ini membawa konsekuensi bahwa segala yang ada dalam Negara harus taat asas dengan nilai-nilai Pancasila. Demikian pula hukum atau peraturan yang berlaku dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus bersumber dari Pancasila. Sehingga sebagai dasar Negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

2)      Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa indonesia. Hal ini berarti bahwa Pancasila merupakan gambaran tertulis dari sikap dan perilaku atau gambaran tentang pola amal perbuatan bangsa Indonesia yang khas yang mampu membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain.

3)      Pancasila sebagai alat permersatu bangsa, sebagai tujuan yang hendak dicapai dan sebagai idiologi terbuka.

2.2       Konstitusi

2.21  Pengertian Konstitusi

Kata konstitusi berasal dari bahasa Latin Constitutio, bahasa Perancis : Constutuere, bahasa Inggris : Constitution dan bahasa Belanda : Constitutie yang artinya membentuk. Hal ini berarti pembentukan atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Maksudnya hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok yang menggambarkaan tentang sistem ketatanegaraan suatu negara.

Menurut para ahli, bahwa konstitusi ada yang mempersamakan dengan Undang Undang Dasar dan ada yang berpendapat bahwa konstitusi itu lebih luas daripada Undang Undang Dasar. Artinya Undang Undang Dasar adalah bagian dari konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur secara mengikat cara-cara dalam mengatur pemerintahan. Berikut beberapa pengertian konstitusi, antara lain :

1)   Menurut Herman Heller dalam bukunya verjassunglehre (ajaran tentang konstitusi), konstitusi mempunyai artii yang lebih luas daripada Undang Undang Dasar. Konsitusi sebenarnya tidak hanya bersifat yuridis semata-mata tetapi juga sosiologis dan politis.

2)   F. Lasalledalam “Uber Verfassungwesen” menyatakan :

ü Menurut pengertian sosiologis, konstitusi yang sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata dalam masyarakat misalnya, Kepala Negara, angkatan perang, partai politik, buruh tani, pegawai dan sebagainya. Oleh karna agar yang penting itu ditulis dalam konstitusi (In Einer Urkunde Auf Blatt Papier alle Institution und Regierings Prinzipein des Landes).

Menurut pengertian yudiris, menyamakan antara konstitusi dengan Undang Undang Dasar.

3)   Syruycken berpendapat konstitusi adalah Undang Undang Dasar yang memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi daripada Negara.

4)   K. C. Wheare, menyatakan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.

Keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi nampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam Mukadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar suatu negara. Dari dasar negara inilah kehidupan negara yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan diatur dan diwujudkan. Salah satu perwujudan dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan ketatanegaraan suatu negara adalah dalam bentuk Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Dalam arti yang luas: konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan negara. Dalam arti tengah: konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit: konstitusi adalah Undang-Undang Dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok.

Cara pembbentukan konstitusi :

1)   Cara pemberian, di mana raja memberikan warganya suatu UUD dan ia berjanji akan memperjuangkan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu dan kekuasaan itu akan dijelankan oleh suatu badan tertentu menurut cara tertentu. UUD ini biasanya timbul karena raja merasa tertekan hebat dari sekitarnya dan takut akan timbulnya revolusi. Dengan adanya UUD ini maka kekuasaan raja dibatasi.

2)   Cara sengaja dibentuk, dalam hal ini pembuaatan suatu UUD dilakukan setelahNegara itu didirikan. Jadi setelah suatu Negara didirikan maka sengaja dibentuklah UUD.

3)   Cara revolusi; pemerintahan baru yang terbentuk sebagai hasil daripada revolusi ini, kadang-kadang membuat suatu UUD yang mungkin mendapat persetujuan rakyatnya atau pemerintah tersebut dapat pula mengambil cara lain yaitu dengan mengambil suatu permusyawaratan yang akan menetapkan UUD itu.

4)   Cara evolusi, perubahan-perubahan secara berangsur-angsur dapar menimbulkan suatu UUD dan secara otomatis UUD yang lama tidak berlaku lagi.

Cara mengubah konstitusi :

1.        Oleh Badan Legislatif; dilakukan oleh badan legislatif, dengan syarat yang lebih berat daripada jika badan legislatif ini membuat Undang-Undang biasa (bukan undang undang dasar)

2.        Referendum, melalui pemungutan suara oleh rakyat yang memiliki hak suara (misalnya di Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1985)

3.        Oleh badan khusus; harus diadakan badan khusus yang bertugas untuk mengubah Undang Undang Dasar

4.        Khusus di negara federasi; perubahan Undang Undang Dasar baru dapat terjadi jika mayoritaas negara-negara bagian menyetujuinya.

Adapun isi pokok konstitusi menurut Prof. Mirriam Budiasrdjo, meliputi :

1.        Organisasi Negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2.        Hak-hak asasi manusia

3.        Prosedur mengubah Undang Undang Dasar

4.        Larangan sifat-sifat tertentu dari Undang Undang Dasar

2.22 Kedudukan Konstitusi

·         Konstitusi berkedudukan sebagai hukum dasar dan sekaligus hukum tertinggi dalam suatu negara.

·         Konstitusi menjadi dasar dan sumber bagi peraturan perundangan lain yang ada dalam suatu negara.

·         Konstitusi berkedudukan paling tinggi dalam tata urutan peraturan perundangan satu negara.

2.23  Sifat Konstitusi

Sifat pokok konstitusi negara adalah flexible (luwes), atau juga rigid (kaku). Konstitusi dikatakan flexible apabila konstitusi itu memungkinkan adanya perubahan swaktu-waktu sesuai perkembangan masyarakat. Sedangkan konstitusi dikatakan rigid apabila konstitusi itu sulit diubah kapan pun.

2.24 Fungsi Konstitusi

Fungsi pokok konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah membatasi kekuasaan pemerintah sedemekian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi. Gagasan ini dinamakan Konstitusionalisme

Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme merupakan gagasan yang melihat pemerintah sebagai suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Pembatasan-pembatasan ii tercermin dalam Undang-Undang Dasar.

Negara-negara komunis umumnya menolak gagasan konstitusionalisme karena negara berfungsi ganda: pertama, mencerminkan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masayarakat komunis dan merupakan pencatatan formil dan legal dari kemajuan yang telah dicapai; kedua, Undang-Undang Dasar membirakan rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap perkembangan berikutnya.

2.25  Substansi konstitusi

Pada umumnya kontitusi atau UUD berisi:

1.        Pernyataan tentang ideologi dasar negara atau gagasan-gagasan moral kenegaraan

2.        Ketentuan tentang struktur organisasi Negara.

3.        Ketentuan tentang perlindungan hak-hak asasi manusia

4.        Ketentuan tentang prosedur mengubah undang-undang dasar

5.        Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar

2.3      Keterkaitan Dasar Negara dan Konstitusi

Dasar Negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi, karenanya dasar Negara menempati kedudukan sebagai norma dasar tertinggi Negara. Sebagai norma dasar tertinggi, dasar Negara menjadi sumber pembentukan norma-norma Negara di bawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma dasar tertinggi. Isi konstitusi haruslah bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar Negara. Sebagai norma dasar tertinggi, dasar Negara merupakan cita dasar dari Negara yang mempunya fungsi regulative dan fungsi konstitutif. Fungsi regulative adalah sebagai tolok ukur untuk menguji apakah norma Negara yang berlaku di bawahnya bertentangan atau tidak dan bersifat adil atau tidak. Sedang fungsi konstitutif artinya sebagai pembentuk dasar bahwa tanpa adanya dasar Negara tersebut maka norma Negara di bawahnya akan kehilangan maknanya sebagai Peraturan Perundangan.

Hubungan antara dasar Negara Pancasila dan UUD 1945 dapar dilihat dalampenjelasan UUD 1945 (sebelum di amandemen) yaitu pada penjelasan Umum angka II sebagai berikut : “Undang undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-citaNegara (rechtsidee) yang menguasai dasar Negara baik dasar yang tertulis (undang undang dasar) maupun yang tidak tertulis .Undang undang dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya”. Dalam penjelasan tersebut jelaslah bahwa pancasila adalah cita-cita dasar (rechtsidee) yang menguasai dasar Negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Untuk mewujudkan jiwa dasar Negara, maka konstitusi mewajibkan terwujudnya Negara hukum dan untuk itu :

1.    TAP MPR No. III/MPR/2000 menetapkan Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional

2.    Presiden bersama DPR menetapkan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya.

Dalam hal ini menempatkan Pancasila sebagai dasar dan idiologi Negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan Negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalan Pancasila.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 ini pada dasarnya dimaksudkan untuk :

1.        Membentuk ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan perundang-undangan

2.        Memenuhi perintah pasal 22 A UUD 1945

3.        Memenuhi pasal 6 TAP MPR No. III/MPR/2000

Berdasarkan UU ini jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan RI meliputi :

1.        UUD Republik Indonesia Tahun 1945

2.        Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

3.        Peraturan Pemerintah

4.        Peraturan Presiden

5.        Peraturan Daerah

Adapun Perundang-undangan yang diatur lebih lanjut dalam undang-undang ini meliputi UU dan Peraturan Perundangan dibawahnya dengan berlandaskan asas Pembentukan Peraturan Perundangan yang meliputi; asas :

1.            Kejelasan tujuan

2.            Kelembagaan atau organ yang tepat

3.            Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

4.            Dapat dilaksanakan

5.            Kejelasan rumusan

6.            Keterbukaan

III.Penutup

            Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang dasar 1945 dilakukan melalui sidang-sidang BPUPKI yang disampaikan oleh Mr. Moh. Yamin, Ir. Soekarno, Panitia Sembilan (Piagam Jakarta) dan terakhir dalam Pembukaan UUD 1945 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 di jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Pancasila mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil Pemilu, sebab perubahan terhadap UUD 1945 berarti pembubaran negara RI proklamasi. Kedudukan Pancasila di dalam pembukaan UUD 1945 memberikan faktor-faktor mutlak bagi tertib hukum Indonesia. Substansi konstitusi negara Indonesia adalah kerangka naskah yang berisi tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan berdasarkan Pancasila. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Unsur-unsur mutlak kedudukan Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara dapat analisis berdasarkan segi terjadinya, segi isinya, sejarah terjadinya, ilmu hukum, dan kaitan pasal-pasalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz Asymuni, Ahmad. Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: PT. Hikmat Syahid Indah, 1992. cet. Ke-2

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia 

Nama      :  Dewi Annisa Sari

Prodi      :   Manajemen

NIM       :15101019